Wabah COVID-19 Ditangani Dengan Baik, DPR RI Prioritaskan Pengangkatan Tenaga Honorer Nakes Jadi PPPK!
pusatdapodik.com – Di tahun 2023 tenaga kesehatan honorer telah menjadi pahlawan bagi seluruh rakyat Indonesia saat membantu penanganan wabah Covid-19 yang telah menghantui seluruh negara di dunia.
Para tenaga kesehatan honorer ini telah tulus mengabdi kepada masyarakat dan negara dalam menangani wabah Covid-19.
Bahkan petugas kesehatan sementara ini kehilangan rekan seperjuangan mereka.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menilai keberhasilan ini juga berkat kerja keras dan perjuangan para tenaga kesehatan.
Rencana Tenaga Honorer Diangkat ASN dan PPPK Didukung Banyak Pihak, Gerindra: Utamakan Tenaga Kesehatan dan Guru
Dia menilai, pemerintah harus memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tenaga kesehatan honorer yang selalu berada di garda terdepan saat menangani Covid-19.
“Nah ini PR (pekerjaan rumah) kita bersama, bagaimana tenaga kesehatan yang ada bisa ditanggung. Karena kondisi yang ada kemarin, Covid-19 memakan waktu cukup lama dan banyak tenaga kesehatan kita yang meninggal dunia,” kata Nihayatul.
Ia juga merasa dengan memberikan apresiasi atas pengangkatan sebagai PPPK, tenaga kesehatan honorer juga bisa lebih terjamin kesejahteraannya.
PRIORITAS GURU DAN NAKES! MenPAN RB Perkirakan Pemerintah Buka 500 Ribu Kuota Seleksi CPNS 2023!
“Jadi, ini kesempatan bagi kita untuk memberikan reward kepada tenaga kesehatan kita agar kesejahteraannya terjamin. Kita bisa mengangkat mereka minimal menjadi ASN atau P3K. Nanti juga berlaku untuk PLKKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) ,” kata Nihayatul lagi.
Ia juga menekankan soal tenaga kesehatan yang sudah lama mengabdi. Nasib tenaga honorer terkait dengan kebijakan pemerintah menghapuskan tenaga honorer pada November 2023.
Karena menilai kebutuhan masyarakat saat ini tidak sesuai dengan lowongan PPPK yang dibuka pemerintah, masalah ini juga akan menjadi catatan Komisi IX DPR RI untuk diteruskan ke pemerintah nantinya.
Tenaga Kesehatan Honorer dan Non Nakes Harus Diperjuangkan, DPR RI: Tenaga Kesehatan Adalah Wakil Tuhan
“Biaya honor (berasal dari) APBN, ada yang dari provinsi, ada yang dari BLUD dan sebagainya. Sekarang Kita harus menjembatani kebutuhannya seperti apa,” jelasnya.
Lowongan kerja PPPK masih belum sesuai dengan yang sebenarnya dibutuhkan, sehingga perumusannya harus disusun secara matang dan tidak tumpang tindih.
“Jangan sampai kita membuka banyak lowongan kerja, (tapi) kita ambil yang baru dan lupakan yang lama,” kata politikus PKB itu.
Penghapusan Tenaga Honorer 2023 Belum Selesai, PKS: Akan Jadi Beban Negara
“Atau kita pertahankan yang lama dengan kualitas yang jelek, maka kita keluarkan yang baru dengan kualitas yang lebih baik. SekarangIni yang harus terus kita lakukan,” tambah Nihayatul.
Nihayatul Wafiroh juga menegaskan, tenaga kesehatan sementara merupakan kebutuhan paling mendasar bagi warga negara, negara harus mengeluarkan biaya anggaran untuk itu. ***